Menurut ia, perusahaan terbuka yang berada di daerah pemilihannya ini tengah memiliki masalah dengan penduduk sekitar. Bahkan dikabarkan ada bentrokan antara warga dengan sekuriti perusahaan.
Menurut Martin, urusan tersebut sudah terjadi sejak lama bahkan pada dikala TPL masih bernama Indorayon Utama.
"Ini aku minta tanggapan, mudah-mudahan sanggup didengar oleh publik. Contohnya yang sedang hangat di dapil saya itu ada yang namanya PT Toba Pulp Lestari (TPL). Kaprikornus dahulu ini perusahaan pulp dan rayon, ini juga namanya Indorayon, tetapi rayonnya di tutup alasannya mendapatkan protes penduduk sehingga menjadi Toba Pulp Lestari. Ini PMA ini, Pak Menteri," kata Martin dalam rapat kerja Komisi VI badan legislatif dengan Menteri Investasi, Senin (31/5/2021).
Baca Juga : jasa sedot wc kota medan
"Nah sekarang ini juga sedang memiliki masalah lagi dengan masyarakat. Kaprikornus dulu itu Indorayon itu memiliki masalah dengan masyarakat, diminta untuk ditutup, terus kemudian berubah nama menjadi TPL, nah kini berurusan lagi dengan penduduk ," tambahnya.
Dari masalah tersebut, dikatakan Martin, Kementerian Investasi maupun Satgas Percepatan Investasi yang melibatkan pihak Kejaksaan dan Kepolisian sanggup menindaklanjuti urusan yang terjadi.
Baca Juga : harga sedot wc makassar
"Saya mewanti-wanti jangan cuma menegakkan hukum ke bawah, artinya ke penduduk . Misalnya, problem tanah dan lain sebagainya. Tapi juga harus menegakkan aturan kepada penanam modal itu sendiri. Atau investasi yang telah masuk yang justru membawa kerusakan lingkungan yang juga bermasalah dengan penduduk , hak-hak asasi manusia, hak-hak penduduk budpekerti," tegasnya.
"Nah ini juga harus ada peran dari Satgas disini untuk mampu, katakanlah memberi sanksi, atau tidak memperpanjang lagi izin investasinya di wilayah itu. Nah, ini sedang hangat di penduduk masalah TPL," sambungnya.
Berlanjut ke halaman selanjutnya.
Menurut Martin, Satgas Percepatan Investasi yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia sanggup menentukan para investor yang menanamkan dananya di tanah air patuh terhadap UU yang berlaku.
"Tapi saya rasa Satgas harus memiliki wewenang juga untuk ini, memilih penanam modal yang telah masuk atau yang sudah masuk kini untuk mampu mematuhi aturan aturan dan UU secara khusus hak-hak penduduk dan juga lingkungan hidup," jelasnya.
Menanggapi itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sepakat ihwal penegakan aturan yang berlaku.
"Pak Martin tadi, kita akan setuju nanti hal-hal yang tidak termuat dalam kewenangan Kementerian Investasi akan kita masuk melalui Satgas," kata Bahlil.
Baca Juga : cara menciptakan btc gratis
Bahlil menceritakan, Satgas Percepatan Investasi akan membentuk tim pelaksana yang berasal dari banyak sektor tergolong perhutanan, pertambangan, dan pertanahan,
"Tujuannya hanya satu, kalau usahawan dihentikan menyandera negara, tidak boleh pebisnis mengatur negara, negara merupakan mengontrol pengusaha, tetapi negara juga dilarang diktatorial," ungkapnya.
No comments:
Post a Comment