Awalnya, pimpinan rapat Komisi VI badan legislatif RI Muhammad Hekal menyampaikan dirinya menerima laporan dari beberapa penanam modal yang sudah masuk di Indonesia, namun terganggu dari oknum-oknum pemerintah.
Oleh alasannya adalah merupakan itu, dirinya pun meminta Bahlil mendampingi para investor yang menanamkan modalnya di tanah air.
"Kementerian menjadi pendamping investor, bukan hanya yang mampu salah saja investor namun juga oknum pemerintah. Ini yang perlu pendampingan dari kementerian, sebab ialah saya ada beberapa penanam modal besar yang telah masuk, sesudah masuk beliau lakukan investasi mohon maaf ada gangguan sana sini yang mereka resah kita harus berlindung ke siapa, bertanyanya ke siapa. Bapak telah diangkat menjadi menteri, kita harap bapak memainkan tugas itu," kata Hekal, Senin (31/5/2021).
Baca Juga : jasa sedot wc kota medan
Menanggapi itu, Bahlil mengaku siap mendampingi para investor yang ingin menanamkan dananya di tanah air. Bahkan, dirinya bakal memberantas seluruh oknum pejabat negara yang terbukti membatasi proses investasi.
"Saya berjanji di dalam rapat yang terhormat ini, yang dihadiri bapak ibu dewan terhormat, dengan penugasan aku selaku Ketua Satgas ataupun Menteri Investasi, aku siap untuk melaksanakan pendampingan jika ada oknum pejabat negara yang menjajal menghalang-halangi proses investasi terlebih penanam modal itu sudah sesuai hukum, kita akan clear-kan," ujar Kepala BKPM ini.
Janji yang dilontarkan Bahlil pun ditanggapi oleh anggota Komisi VI dewan perwakilan rakyat RI Nusron Wahid. Menurut dia, dikala ini banyak izin investasi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang siap dihukum. Namun, pada kenyataannya proses investasi tersebut belum bergerak.
Berlanjut ke halaman selanjutnya.
Dia pun meminta Bahlil untuk menandakan dilema tersebut.
"Saya yakin di meja bapak ada Bu Siti Nurbaya merilis banyak izin konsesi hutan, lahan yang sudah ada izinnya itu belum diapa-apakan, dan izinnya sudah keluar dari BKPM namun hingga hari ini belum diapa-apakan," kata Nusron.
"Saya minta tolong karena ialah bapak sudah kesepakatan tolong itu saya yang dieksekusi, 2 bulan, 3 bulan ya kan, sebab merupakan ketemuan di sini atau di Komisi VII, karena ialah tarik menarik siapa yang kita mau lempar antara Perindustrian atau Menteri Investasi ini kita mainkan, 2-3 bulan itu saja," tambahnya.
Baca Juga : sedot wc buntu makassar
Menanggapi itu, Bahlil yang ketika ini ditunjuk selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun siap menyelesaikan problem tersebut. Bahkan, dirinya siap mundur bila permasalahan tersebut tidak dapat dituntaskan.
Namun begitu, dirinya mengaku tidak dapat mengungkapkan strategi solusi kasus tersebut ke publik. Apalagi saat ini dirinya masih menyelesaikan perangkat-perangkat yang diharapkan oleh Satgas Percepatan Investasi.
"Makara aku nggak ada urusan apa-apa, saya hanya menghormati apa yang diperintahkan presiden, apalagi telah dipastikan UU, terlebih sudah dipastikan Komisi VI. Kalau tidak dapat kita lakukan kita berhenti saja, untuk apa. Ini kan bentuk pengabdian mesti kita lakukan betul-betul ," tegas Bahlil.
No comments:
Post a Comment